Kasus Chromebook: Google Buka Suara Skandal Nadiem
Halo, Sobat Pembaca setia! Kita semua tahu betapa pentingnya pendidikan, apalagi di era digital seperti sekarang. Laptop dan teknologi informasi jadi kunci untuk membuka jendela dunia bagi anak-anak kita. Tapi, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah skandal besar yang menyelimuti program digitalisasi pendidikan di Indonesia? Ya, kita bicara tentang Kasus Chromebook, dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim. Kabar terbarunya, bahkan raksasa teknologi Google pun akhirnya angkat bicara soal ini!
Kasus ini memang bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, di tengah upaya pemerintah untuk meratakan akses pendidikan digital, muncul dugaan praktik tak terpuji yang merugikan negara triliunan rupiah. Nah, saat disinggung mengenai investigasi yang sedang berjalan oleh Kejaksaan Agung, pihak Google menyatakan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut.
Google Angkat Bicara: Bukan Penjualan Langsung, Tapi Melalui Mitra
Meskipun menahan diri untuk berkomentar soal investigasi, Google tidak tinggal diam begitu saja. Mereka memberikan penjelasan penting terkait mekanisme pengadaan perangkat Chromebook yang selama ini jadi sorotan. Menurut perwakilan Google, proses pengadaan perangkat tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Google, melainkan melalui jaringan reseller dan mitra mereka.
“Google bangga atas komitmen dan kontribusi jangka panjangnya dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam peranan Google sebagai penyedia teknologi, Google bekerja sama dengan jaringan reseller dan beragam mitra untuk menghadirkan solusinya kepada para pengguna akhir, yakni para pendidik dan siswa,” ujar perwakilan Google. Ia menambahkan, “Kegiatan instansi pemerintah untuk pengadaan Chromebook dilakukan secara langsung dengan organisasi-organisasi tersebut, bukan dengan Google.”
Pernyataan ini seolah memberikan gambaran bahwa Google berdiri sebagai penyedia platform dan ekosistem, sementara urusan jual-beli dengan instansi pemerintah menjadi ranah para mitranya. Ini bukan hal baru dalam model bisnis perusahaan teknologi raksasa, yang seringkali mengandalkan ekosistem mitra untuk distribusi dan penjualan produk. Namun, pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, seberapa ketat Google mengawasi praktik para mitranya ini, terutama ketika melibatkan dana publik yang fantastis?
Mengapa Chromebook Jadi Sorotan dalam Program Digitalisasi?
Mari kita selami lebih dalam duduk perkara Kasus Chromebook ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah intens mengusut kasus dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud pada periode 2019-2022. Selama rentang waktu tersebut, Kemendikbud diketahui mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Fokus utamanya adalah daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dengan total anggaran yang mencapai Rp9,3 triliun. Angka yang bikin melongo, bukan?
Pengadaan laptop ini menjadi sorotan bukan hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena pilihan menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook. Chromebook disebut memiliki sejumlah kelemahan dan dinilai kurang efektif untuk sarana pembelajaran di daerah 3T yang masih minim akses internet. Bayangkan saja, banyak fungsi Chromebook yang sangat bergantung pada koneksi internet. Jika di daerah 3T akses internet saja sulit, bagaimana laptop ini bisa berfungsi optimal untuk menunjang pembelajaran? Ini menjadi pertanyaan besar yang mengundang banyak kritik dari berbagai pihak, mulai dari pakar pendidikan hingga masyarakat sipil.
