Duit Halal DPR: Sulitnya Anggota Dewan Cari Uang Bersih

Arse mencontohkan beberapa negara di Eropa seperti Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia, di mana kontribusi keuangan dari publik untuk partai politik bisa mencapai angka fantastis, antara 30 hingga 60 persen. Ide ini diyakini bisa menjadi angin segar untuk mengurangi ketergantungan partai dan politikus pada sumber-sumber yang berpotensi memicu konflik kepentingan atau praktik korupsi.

Namun, Arse juga menekankan bahwa pendanaan dari publik ini harus disertai dengan aturan main yang ketat. “Dengan syarat kita pun, politisi itu mengubah pikiran dan tindakannya,” tegasnya. Akuntabilitas harus terjamin, dan sanksi tegas, seperti larangan menjadi peserta pemilu seumur hidup jika ada pelanggaran dalam batas tertentu, perlu diterapkan. Ini adalah kunci agar transparansi dan integritas tetap terjaga.

Mewujudkan Politik Bersih: Dari Sekadar Mengeluh ke Bertindak

Dukungan Arse terhadap pendanaan partai dari publik ini bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa jika sistem ini bisa diimplementasikan dengan baik, para politikus bisa lebih fokus pada tugas utamanya sebagai wakil rakyat, bukan lagi pusing memikirkan urusan “duit” untuk biaya operasional atau kampanye di masa depan. “Kalau ini bisa kita lakukan ya maka, saya lebih senang. Kita akan lebih berpikir bagaimana kita mewujudkan tujuan negara, bagaimana kita mewujudkan aspirasi masyarakat, soal duit sudah ada yang mikir, kita fokus saja sebagai anggota DPR,” imbuhnya.

Pengakuan tentang sulitnya mendapatkan duit halal DPR ini harusnya menjadi pemicu untuk refleksi bersama. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi sistem yang perlu dibenahi. Pendanaan partai yang transparan dan akuntabel adalah salah satu kunci untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat, di mana integritas menjadi prioritas utama. Ketika beban finansial para politikus dapat dikurangi melalui mekanisme yang legal dan terbuka, harapan untuk memiliki wakil rakyat yang benar-benar fokus pada kepentingan publik, tanpa bayang-bayang utang atau kewajiban “balas budi” kepada donatur, menjadi semakin nyata. Mari kita berharap pengakuan ini menjadi awal dari perubahan positif bagi masa depan politik Indonesia.