Google Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Sekolah
Awal Digitalisasi, Akhirnya Dugaan Korupsi
Nasional – Program digitalisasi pendidikan yang sempat digadang-gadang sebagai lompatan besar dunia pendidikan Indonesia kini tersandung skandal besar. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memeriksa perwakilan Google Indonesia terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah pada periode 2019–2022.
Proyek yang dimaksud adalah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi jenjang SD, SMP, hingga SMA, senilai Rp9,9 triliun.
Siapa yang Diperiksa?
Perwakilan Google yang hadir memenuhi panggilan Kejagung adalah Ganis Samoedra M, menjabat sebagai Strategic Partner Manager Chrome OS. Pemeriksaan berlangsung Rabu pagi, 2 Juli 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.
“Ganis Samoedra M [pihak Google] pagi tadi [hadir],” ungkap Harli.
Google dimintai keterangan karena Chromebook adalah produk teknologi yang dikembangkan langsung oleh mereka, dengan sistem operasi Chrome OS yang menjadi basis pengoperasian perangkat tersebut.
Apa Masalahnya?
Permasalahan utama dalam proyek Chromebook ini terletak pada efektivitas perangkat di lapangan serta ketimpangan infrastruktur digital yang menjadi fondasi sistem operasinya.
“Kalau kita lihat, pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook. Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” ujar Harli.
Chromebook sangat tergantung pada akses internet stabil karena mayoritas fitur dan aplikasi utamanya berbasis cloud computing. Namun, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet memadai, apalagi di sekolah-sekolah pinggiran dan pelosok.
Dengan kata lain, perangkat canggih ini justru gagal berfungsi optimal di lingkungan pengguna yang tidak mendukung.
Sejarah Program: Dari Muhadjir ke Nadiem
Program ini sebenarnya telah mulai dirintis pada masa Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, dan sempat melalui fase uji coba. Namun, evaluasi saat itu menunjukkan bahwa Chromebook kurang relevan bagi kondisi jaringan internet nasional.
Namun pada era Nadiem Makarim, proyek pengadaan Chromebook dilanjutkan dalam skala besar, bahkan dengan nilai anggaran yang sangat signifikan.
Hal inilah yang memicu kecurigaan Kejagung bahwa ada indikasi pemufakatan jahat, bukan sekadar kesalahan teknis atau salah perhitungan dalam pemilihan perangkat.
