Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Masih Dalami Peran Khalid Basalamah
KPK Buka Peluang Panggil Ulang Ustadz Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus
KPK Tak Tutup Kemungkinan Panggil Ulang Khalid Basalamah
Berita Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk kembali memanggil Ustadz Khalid Basalamah dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).
“KPK terbuka peluang untuk mengundang ataupun memanggil pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya terkait dengan perkara ini,” ujar Budi.
Khalid Basalamah Diperiksa: Kooperatif dan Informatif
Menurut Budi, Khalid Basalamah telah memenuhi undangan pemeriksaan KPK pada Senin (23/6), dan bersikap sangat kooperatif.
“Yang bersangkutan bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi serta keterangan yang dibutuhkan oleh tim. Ini tentu sangat membantu dalam proses penanganan perkara terkait kuota haji,” lanjutnya.
Ketika ditanya peran Khalid Basalamah—apakah sebagai saksi ahli atau sebagai pemilik agensi perjalanan haji dan umrah—Budi menegaskan bahwa statusnya adalah pihak yang dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.
“Pada prinsipnya, yang bersangkutan dimintai keterangannya oleh tim dalam kaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji. Jadi, setiap informasi dan keterangan yang disampaikan sangat dibutuhkan untuk mengurai konstruksi perkara ini,” tegas Budi.
Diketahui Miliki Agensi Uhud Tour
Dari penelusuran sementara, Khalid Basalamah disebut memiliki agensi perjalanan haji dan umrah bernama Uhud Tour. Hal inilah yang membuat keterangannya dinilai relevan dalam konteks penyelidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji khusus.
Dugaan Korupsi Kuota Haji Masih Tahap Penyelidikan
KPK menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tahap penyidikan. Dalam keterangan sebelumnya pada 20 Juni 2025, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memeriksa sejumlah pihak terkait pembagian 20.000 kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi.
