Makan Gratis Berujung Tewas: Tragedi di Tengah Pesta Anak Gubernur Demul
Pesta Pernikahan yang Berujung Duka: Pelajaran Pahit dari Kerumunan di Garut
Apa yang semestinya menjadi hari bahagia bagi keluarga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru berubah menjadi tragedi memilukan bagi sejumlah keluarga di Garut. Syukuran pernikahan anak Demul—sapaan akrab Dedi Mulyadi—yang digelar dengan semangat berbagi kepada rakyat, justru berujung pada tewasnya beberapa warga akibat kerumunan massa yang tak terkendali.
Acara makan gratis, yang seharusnya menjadi wujud kebahagiaan keluarga Maulana Akbar dan Putri Karlina, berubah menjadi momen duka akibat membludaknya warga yang datang tanpa pengelolaan yang memadai. Keriuhan berubah menjadi kepanikan. Dalam kekacauan itu, nyawa melayang.
Gubernur Minta Maaf: Tapi Tidak Tahu?
Demul, dalam pernyataan resminya pada Jumat (18/7/2025), menyampaikan duka mendalam dan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia mengklaim tidak mengetahui adanya acara makan gratis sebagai bagian dari syukuran, dan menyebut bahwa yang diketahuinya hanyalah rencana pentas seni di malam harinya.
“Acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya tuh tidak tahu acara kegiatan itu,” ujarnya. “Saya hanya memahami bahwa nanti malam ada acara bertemu warga dalam bentuk pentas seni.”
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana mungkin seorang kepala daerah tidak mengetahui rangkaian acara keluarga intinya, terlebih jika menyangkut kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar?
Apakah ini bentuk kelengahan, atau cerminan lemahnya koordinasi antara lingkaran pribadi dan protokol kenegaraan?
Santunan dan Tanggung Jawab Moral
Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab, Gubernur Dedi menyatakan telah memerintahkan stafnya untuk menyampaikan santunan sebesar Rp150 juta bagi setiap keluarga korban. Langkah ini tentu layak diapresiasi sebagai wujud kepedulian. Namun, uang duka bukanlah penawar luka atas kehilangan nyawa orang tercinta.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral saya sebagai gubernur terhadap warga saya,” katanya.
Namun publik tetap layak bertanya, apakah cukup dengan permohonan maaf dan santunan, sementara akar persoalan tak disinggung secara mendalam?
