Respons Tom Lembong atas Tuntutan 7 Tahun Penjara: Saya Tak Pernah Tunjuk Pihak

Transparansi dan Kebijakan Impor

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian kuota impor gula, yang dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Sebagai Menteri Perdagangan pada periode yang disorot dalam perkara ini, nama Tom Lembong muncul dalam beberapa kesaksian sebagai pihak yang disebut memberikan “arahan” nonformal kepada bawahannya.

Namun, hingga kini belum ada bukti langsung bahwa Tom terlibat dalam praktik penunjukan khusus yang melanggar hukum. Pihak pembela menyebut semua keputusan terkait kuota impor dilakukan melalui mekanisme kolektif administratif, bukan melalui keputusan tunggal menteri.

Sidang yang Bisa Ubah Citra Publik

Kasus ini menjadi ujian besar bagi reputasi Tom Lembong, yang selama ini dikenal sebagai pejabat teknokrat progresif dan bersih, baik saat menjabat Menteri Perdagangan maupun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jika terbukti tidak bersalah, Tom bisa menjadi simbol perlawanan terhadap politisasi hukum dalam kebijakan publik. Namun jika terbukti sebaliknya, kasus ini akan menjadi pukulan telak bagi narasi “reformasi teknokrat” yang dulu sempat diusung pemerintahan Presiden Jokowi.

Putusan akhir dari majelis hakim akan menjadi momen penting dalam sejarah kebijakan pangan nasional, sekaligus mencerminkan sejauh mana integritas dan transparansi dijaga—atau dilanggar—di balik meja kekuasaan.