Trump Jaksa Federal: Penunjukan Kontroversial Pirro
Halo sobat pembaca setia! Kabar mengejutkan datang dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat gebrakan yang mengundang perdebatan. Ia secara resmi menunjuk Jeanine Pirro, seorang nama yang tak asing lagi di layar kaca dan pernah menjabat sebagai hakim, sebagai Jaksa AS untuk Distrik Columbia. Penunjukan ini bukan sekadar pergantian posisi biasa, melainkan sebuah langkah yang memicu berbagai reaksi, terutama setelah Senat menyetujuinya dengan pemungutan suara tipis 50-45 pada Sabtu (2/8).
Siapa Jeanine Pirro dan Mengapa Penunjukannya Jadi Sorotan?
Bagi Anda yang mengikuti berita AS, nama Jeanine Pirro tentu sudah familiar. Wanita berusia 74 tahun ini dikenal luas berkat program “Justice with Judge Jeanine” yang tayang selama 11 tahun di Fox News. Sebuah acara yang kerap menjadi corong pandangan konservatif dan pro-Trump. Sebelum terjun ke dunia televisi, Pirro juga memiliki rekam jejak sebagai jaksa wilayah Westchester County, sebuah pengalaman yang tentunya menjadi modal baginya. Terakhir, ia aktif sebagai pembawa acara tetap di “The Five” sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan pemerintahan Trump.
Penunjukan Pirro ini menjadi bagian dari manuver cepat Presiden Trump untuk mengukuhkan para pejabat pilihannya, hanya enam bulan setelah ia kembali menjabat sebagai orang nomor satu di AS. Sejak Mei lalu, Pirro sudah menjabat sebagai jaksa sementara, mengindikasikan bahwa posisi permanen ini memang sudah dipersiapkan untuknya. Namun, keputusan Trump Jaksa Federal ini tak lepas dari gelombang kritik dan kontroversi.
Gelombang Kritik dari Senat dan Jejak Rekam yang Dipertanyakan
Tak hanya satu atau dua suara, kritik tajam datang dari berbagai pihak, khususnya dari Senator Dick Durbin. Anggota Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Yudisial Senat ini secara terang-terangan menyatakan bahwa Pirro tidak layak untuk menjadi jaksa permanen. Durbin menilai, pengangkatan Pirro lebih didasari pada bentuk loyalitas buta terhadap Trump, bukan pada meritokrasi atau kualifikasi yang objektif.
Salah satu poin krusial yang diangkat Durbin adalah rekam jejak Pirro yang pernah menyebarkan teori konspirasi terkait Pilpres 2020. Tentu saja, ini menjadi alarm merah bagi banyak pihak, mengingat Jaksa AS memiliki peran krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan keadilan. Pirro diketahui termasuk dalam daftar pihak yang digugat dalam kasus pencemaran nama baik oleh Dominion Voting Systems. Gugatan tersebut, yang terkait dengan tuduhan palsu mengenai kecurangan pemilu yang disiarkan oleh Fox News, akhirnya diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang fantastis, hampir US$800 juta atau setara Rp13,10 triliun (dengan kurs US$1 = Rp16.383). Keterlibatan dalam kasus seperti ini tentu menjadi noda yang sulit dihapus dari reputasinya, terutama saat ia akan mengemban posisi penegak hukum yang sangat vital.
Selain karier di televisi, Pirro juga dikenal sebagai penulis beberapa buku. Salah satu karyanya, “Liars, Leakers, and Liberals: The Case Against the Anti-Trump Conspiracy”, disebut oleh The Washington Post sebagai buku yang sangat memihak Trump. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa penunjukannya adalah bagian dari upaya Trump untuk menempatkan loyalisnya di posisi-posisi kunci pemerintahan.
Pola Trump: Dari Layar Kaca ke Lingkaran Kekuasaan
Pengangkatan Jeanine Pirro ini sebenarnya bukan hal baru. Ini memperpanjang daftar tokoh media konservatif yang berhasil dibawa Trump masuk ke dalam kabinet dan lembaga pemerintahan. Sebelumnya, kita juga sudah menyaksikan Trump menunjuk Pete Hegseth, mantan pembawa acara “Fox & Friends Weekend”, sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, Sean Duffy, eks pembawa acara “Fox Business”, juga dipercaya menduduki kursi Menteri Perhubungan. Pola ini menunjukkan kecenderungan Trump untuk memilih individu yang memiliki keselarasan ideologi dan loyalitas yang kuat terhadapnya, seringkali dari lingkaran media yang mendukungnya.
