Demo Pati: Gelombang Protes dan Pengamanan Ketat

Halo, Sobat Pembaca! Sebagai jurnalis yang selalu ingin dekat dengan Anda, saya ingin mengajak Anda menyelami sebuah kisah yang sedang hangat di tanah Pati. Hari ini, Kabupaten Pati menjadi saksi bisu dari sebuah gelombang protes besar yang datang dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ribuan massa tumpah ruah di jalanan, menyuarakan aspirasi mereka di depan Kantor Bupati Pati, Sudewo.

Yang menarik, aksi Demo Pati ini tetap berlanjut, meskipun tuntutan awal terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang sempat bikin heboh sudah dibatalkan oleh Bupati. Lalu, apa sebenarnya yang membuat masyarakat Pati masih merasa perlu turun ke jalan?

Mengurai Benang Merah Kekecewaan: Bukan Sekadar PBB

Jika kita berpikir demo ini hanya soal PBB yang sudah dicabut, kita keliru besar. Teguh Istyanto, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, menjelaskan bahwa kekecewaan warga Pati sudah menumpuk dari berbagai kebijakan lain yang dirasa memberatkan dan merugikan.

• Kebijakan Lima Hari Sekolah: Penerapan lima hari sekolah, meski mungkin terdengar modern, ternyata menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi sebagian masyarakat, terutama di sektor pendidikan.
• Regrouping Sekolah: Kebijakan penggabungan sekolah alias regrouping ini menjadi momok bagi para guru honorer. Bayangkan saja, jika dua sekolah dijadikan satu, otomatis ada kelebihan guru. Teguh mengungkapkan, “Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer, jika dua sekolah menjadi satu, pasti ada guru yang tidak bisa lagi mengabdi.” Dampak langsungnya, banyak guru honorer yang kehilangan pekerjaan.
• PHK Eks Karyawan Honorer RSUD RAA Soewondo: Ini adalah cerita yang paling menyentuh hati. Ratusan mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo di-PHK dengan dalih efisiensi. Lebih mirisnya lagi, mereka dikabarkan tidak mendapatkan pesangon atau tali asih. Anehnya, setelah itu pihak rumah sakit malah merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan. Sebuah ironi yang tentu saja memicu kemarahan.

Melihat kompleksitas masalah ini, tidak heran jika Teguh memprediksi aksi unjuk rasa ini akan diikuti hingga 100 ribu orang. Angka yang fantastis, bukan? Ini menunjukkan betapa dalamnya rasa kecewa yang dirasakan oleh warga Pati.

Solidaritas Masyarakat Pati: Dukungan Tak Henti Mengalir

Menjelang hari H, gelombang dukungan dan donasi untuk para peserta demo terus berdatangan di posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Teguh bercerita, mereka menerima sumbangan ribuan kardus air mineral yang nantinya akan disebar di sekitar Alun-alun Pati, lokasi pusat aksi. “Setiap sore dan malam warga menunggu untuk menyampaikan aspirasi kepada kita,” tambahnya. Ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Pati merasa terwakili dan menaruh harapan besar pada aksi ini.

Ribuan Aparat Siaga: Pengamanan Profesional dan Humanis

Tentu saja, aksi massa sebesar ini membutuhkan pengamanan ekstra. Aparat gabungan telah disiagakan untuk mengawal jalannya Demo Pati hari ini. Polresta Pati sendiri menyiapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel gabungan. Angka ini mencakup kekuatan dari 14 polres jajaran, TNI, Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, serta berbagai instansi pendukung seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Damkar.

Kepala Polresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. “Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” ujar Kombes Jaka. Ini adalah pendekatan yang patut diapresiasi, mengingat pentingnya menjaga agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai.

Kombes Jaka juga mengingatkan agar peserta aksi tidak membawa barang terlarang seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, atau benda yang berpotensi merusak fasilitas umum. Pihak kepolisian siap bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran, semua demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan. Koordinasi dengan koordinator aksi pun sudah dilakukan untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan, dengan pendekatan dialogis sebagai kunci utama.