Garda Nasional DC: Manuver Trump yang Bikin Geger?

Dunia politik Amerika Serikat memang tak pernah sepi dari kejutan, apalagi jika ada nama Donald Trump di dalamnya. Belakangan ini, mantan Presiden AS tersebut kembali bikin heboh. Bukan soal rencana kampanye atau pernyataan kontroversial, melainkan keputusannya untuk mengirimkan 800 pasukan Garda Nasional ke Washington D.C. dan bahkan mengambil alih kendali kepolisian ibu kota secara langsung! Tentu saja, langkah ini memicu seribu satu pertanyaan: ada apa gerangan?

Mengapa Tiba-Tiba Ada Garda Nasional di Ibu Kota?

Pengumuman ini datang langsung dari Gedung Putih, Senin (11/8) waktu setempat. Trump, dengan gaya khasnya, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk “menyelamatkan” Washington D.C. dari cengkeraman geng-geng kejam dan penjahat haus darah. Menurutnya, ibu kota telah dikuasai oleh elemen kriminal dan sudah saatnya ia turun tangan. Narasi tentang “kekacauan” dan “kriminalitas” di kota-kota besar yang dipimpin Partai Demokrat memang bukan hal baru dari Trump.

Ini bukan kali pertama Trump menggunakan strategi pengerahan pasukan Garda Nasional. Sebelumnya, ia pernah melakukan hal serupa di Los Angeles pada Juni lalu. Kala itu, tujuannya adalah meredam protes terkait operasi ICE (Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai) terhadap imigran. Yang menarik, pengerahan di Los Angeles ini dilakukan tanpa persetujuan Gubernur California, Gavin Newsom, yang notabene juga seorang Demokrat. Langkah tersebut bahkan berujung pada gugatan hukum federal yang sedang berjalan, mempertanyakan legalitas tindakan Trump.

Aturan Main Pengerahan Garda Nasional: Siapa Berhak?

Nah, ini bagian pentingnya. Secara umum, pengerahan Garda Nasional itu sejatinya adalah wewenang gubernur negara bagian. Mereka yang punya otoritas untuk memanggil pasukan ini guna membantu penegakan hukum atau penanganan bencana di wilayahnya. Presiden, atau pemerintah federal, baru bisa mengerahkan pasukan ini jika ada permintaan dari gubernur atau dalam situasi darurat nasional yang tidak mampu ditangani oleh negara bagian. Jadi, ketika Trump langsung mengirimkan Garda Nasional DC tanpa persetujuan atau permintaan dari Wali Kota, ini jelas jadi sorotan. Apakah ini masuk kategori “situasi darurat” menurut Trump? Wali Kota Washington D.C., Muriel Bowser, punya pandangan yang sangat berbeda.

Fakta Data vs. Klaim Politik: Perang Statistik Kejahatan

Muriel Bowser, Wali Kota Washington D.C. yang merupakan politikus Partai Demokrat, langsung bereaksi keras terhadap klaim Trump. Ia menegaskan bahwa tingkat kejahatan di kotanya justru berada pada level terendah dalam lebih dari tiga dekade terakhir. Bowser tidak tinggal diam, ia membeberkan data kepolisian Washington yang menunjukkan tren penurunan kejahatan kekerasan.

• Pada tahun 2023, memang terjadi lonjakan kejahatan kekerasan, termasuk pembunuhan, menjadikan Washington D.C. salah satu kota dengan angka kriminalitas tinggi di AS.
• Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kejahatan kekerasan justru turun drastis, mencapai 35 persen.
• Tak sampai di situ, dalam tujuh bulan pertama tahun 2025, angka tersebut kembali turun signifikan sebesar 26 persen.

Artinya, data yang disajikan oleh pihak kota bertolak belakang dengan narasi “ibu kota dikuasai geng” yang diusung Trump. Meskipun demikian, Bowser menyatakan akan tetap bekerja sama dengan pemerintah federal dalam upaya “bersih-bersih” ibu kota, namun ia tetap teguh pada pendiriannya bahwa klaim kejahatan tinggi di kotanya tidak berdasar.

Bukan Sekadar Garda Nasional: Polisi DC pun Diambil Alih!

Langkah Trump kali ini tak berhenti pada pengerahan pasukan saja. Yang lebih mencengangkan, ia juga mengambil alih kendali penuh kepolisian Washington D.C. Dengan dalih “situasi darurat,” kepolisian ibu kota kini akan berada di bawah perintah langsung Trump selama 30 hari ke depan. Ini adalah langkah yang jauh lebih drastis dan mengkhawatirkan bagi banyak pihak, terutama mereka yang peduli terhadap otonomi daerah dan pemisahan kekuasaan.

Pengambilalihan kepolisian lokal oleh pemerintah federal adalah kejadian yang sangat jarang terjadi dan biasanya hanya dalam kondisi krisis nasional yang ekstrem. Ini memunculkan pertanyaan besar tentang batas-batas kekuasaan eksekutif dan bagaimana hal ini bisa memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di kota-kota yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan administrasi pusat.

Apa Makna di Balik Manuver Ini?

Manuver Donald Trump mengerahkan Garda Nasional DC dan mengambil alih kepolisian ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, ini bisa jadi bagian dari strategi politiknya untuk menguatkan narasi “hukum dan ketertiban” menjelang potensi pencalonannya kembali. Dengan menargetkan kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat, ia mencoba menunjukkan bahwa hanya dirinya yang mampu mengembalikan “ketertiban” di tengah “kekacauan.”